Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany, mendorong Majelis Ulama Indonesia menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai barang haram. Ia menilai fatwa yang tegas diperlukan untuk menjadi panduan moral sekaligus melindungi masyarakat dari mudarat yang lebih besar.
Pandangan tersebut disampaikan Hasbullah dalam Focus Group Discussion bertema “Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL)” yang digelar Komisi Fatwa MUI di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Forum itu menjadi bagian dari pendalaman MUI sebelum menetapkan sikap resmi mengenai hukum rokok elektrik.
Hukum Agama Dinilai Perlu Tegas
Hasbullah memaparkan persoalan vape dari sudut pandang kesehatan masyarakat dan hukum Islam. Menurut dia, penetapan hukum Islam tidak semestinya ditentukan oleh besar kecilnya nilai ekonomi suatu produk.
Ia membandingkan vape dengan khamar dan daging babi yang tetap dipandang haram meski memiliki perputaran ekonomi besar. Keharaman suatu barang, menurutnya, tidak otomatis menghapus keberadaan industrinya di pasar.
“Tetap saja hukum itu (haram) kalau menurut saya harusnya tetap tegas. Kalau namanya hukum Islam, ya kalau khamar haram, ya haram. Toh tetap ada industri di sini,” ujar Hasbullah.
Ia menilai hukum agama perlu ditetapkan secara independen dengan orientasi pada kemaslahatan umat. Sementara itu, pengawasan dan penegakan aturan di lapangan menjadi kewenangan pemerintah serta aparat penegak hukum.
Pengawasan Vape Jadi Pertimbangan
Dalam paparannya, Hasbullah juga menyinggung pengaturan vape di Amerika Serikat. Vape di negara tersebut tidak dilarang sepenuhnya, tetapi peredarannya berada dalam pengawasan ketat Food and Drug Administration atau FDA.
Hasbullah mempertanyakan kemampuan aparat di Indonesia untuk menerapkan pengawasan yang setara ketatnya. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, ia menilai celah peredaran rokok elektrik akan semakin luas.
“Pertanyaannya apakah kemampuan Polri dan aparat hukum kita sama dengan di Amerika, mampu untuk seketat itu? Kalau tidak, bocornya banyak,” ungkapnya.
Atas pertimbangan itu, ia menilai larangan tegas lebih aman dibandingkan pembatasan semata. Pendekatan pencegahan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai prioritas dalam menghadapi risiko penggunaan vape.
Hasbullah mengaitkan pandangan tersebut dengan prinsip hifzh an-nafs atau menjaga jiwa dalam maqashid syariah. Prinsip itu, kata dia, sejalan dengan pendekatan kedokteran pencegahan yang berupaya menghindari bahaya sebelum dampaknya meluas.
Ia turut merujuk kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam kisah tersebut, Nabi Khidir melakukan tindakan yang tampak merugikan, seperti melubangi perahu, untuk mencegah mudarat yang lebih besar.
“Mana yang lebih bermanfaat buat umat dan mana yang lebih mudarat?” kata Hasbullah. Ia meyakini aturan agama seharusnya mengutamakan perlindungan kesehatan generasi bangsa dari bahaya rokok elektrik.
Kajian Fatwa Masih Berlanjut
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan Komisi Fatwa secara khusus menindaklanjuti persoalan vape melalui pendalaman dari berbagai perspektif. Masukan dari para narasumber dalam FGD akan menjadi bahan bagi kajian lanjutan sebelum sikap resmi dirumuskan.
“Komisi Fatwa secara khusus melakukan tindak lanjut yang diawali dengan pendalaman mengenai vape dalam berbagai perspektifnya,” ujar Prof Ni’am. Ia menyebut Komisi Fatwa MUI belum menetapkan target tanggal untuk penerbitan fatwa tersebut.
Namun, pembahasan fatwa vape disebut menjadi salah satu prioritas karena rokok elektrik telah menjadi persoalan sosial yang mendesak. Komisi Fatwa MUI menyatakan pembahasannya akan dipercepat.
Setelah FGD, pakar dan perwakilan lembaga dijadwalkan menyerahkan masukan tertulis kepada Komisi Fatwa. Tahap berikutnya meliputi kajian keagamaan, pembahasan intensif, penyusunan draf fatwa, dan sidang Komisi Fatwa untuk penetapan.
Sebelumnya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 2009 juga membahas hukum merokok. Para ulama saat itu menyepakati adanya perbedaan pandangan antara makruh dan haram.
Dalam keputusan tersebut, merokok dinyatakan haram di tempat umum, bagi anak-anak, wanita hamil, serta pengurus MUI. Kajian mengenai vape kini melanjutkan perhatian MUI terhadap dampak rokok dan produk sejenis dalam kehidupan masyarakat.
