Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US$1,72 juta, atau sekitar Rp30,7 miliar, pada 2024. Dana itu disebut berasal dari FWC2026, badan usaha berbasis di Amerika Serikat yang dibentuk FIFA untuk mengelola Piala Dunia 2026.
Pembayaran tersebut menjadi perhatian karena tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA untuk tahun yang sama. Informasi mengenai kompensasi tambahan itu muncul melalui dokumen pajak yang diajukan FWC2026.
ESPN melaporkan pada 13 Oktober 2026 bahwa pembayaran tersebut diterima Infantino di luar gaji dan tunjangan regulernya sebagai presiden FIFA. Dengan adanya pembayaran dari FWC2026, total kompensasi yang diterima Infantino dari dua entitas itu mencapai sekitar US$6,58 juta atau Rp117 miliar pada 2024.
Laporan keuangan FIFA 2024 mencatat Infantino memperoleh gaji dan tunjangan senilai 4,274 juta franc Swiss. Nilai tersebut setara sekitar US$4,86 juta atau Rp86 miliar sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan organisasi itu.
Pembayaran tambahan dari badan pengelola Piala Dunia 2026 kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaporan remunerasi bagi pejabat tertinggi FIFA. Isu utamanya bukan hanya besaran dana, melainkan keterbukaan atas seluruh bentuk kompensasi yang diterima.
The Times menjadi media pertama yang melaporkan adanya kompensasi tambahan untuk Infantino yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Laporan itu juga menyoroti kemungkinan persoalan kepatuhan terhadap statuta FIFA karena pembayaran tersebut dinilai tidak diungkapkan secara terbuka.
Pasal 43 ayat 13 Statuta FIFA mengatur tugas Subkomite Kompensasi dalam menetapkan aturan dan besaran kompensasi. Ketentuan itu mencakup Presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, serta Sekretaris Jenderal FIFA.
Aturan tersebut secara tegas menyebut kompensasi setiap pejabat itu harus dipublikasikan. Karena itu, keberadaan pembayaran di luar komponen yang tercantum dalam laporan tahunan memicu sorotan terkait transparansi organisasi.
FIFA membantah tudingan bahwa pembayaran itu melanggar ketentuan yang berlaku. Juru bicara FIFA menyampaikan kepada ESPN melalui pesan teks bahwa organisasi tersebut telah memenuhi seluruh kewajiban pelaporan.
“FIFA sepenuhnya mematuhi semua persyaratan pelaporan dan dengan tegas menolak segala dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Statuta FIFA,” ujar juru bicara tersebut. Pernyataan itu menegaskan posisi FIFA bahwa tidak ada pelanggaran dalam pengungkapan kompensasi tersebut.
Mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA Miguel Maduro menilai tidak diungkapkannya kompensasi tambahan dapat menjadi persoalan apabila pembayaran berasal dari perusahaan yang terkait dengan FIFA. Ia menyampaikan pandangan itu dalam keterangannya kepada The Times.
Menurut Maduro, statuta FIFA mewajibkan transparansi penuh mengenai kompensasi pejabat organisasi. Ia berpandangan subkomite yang menangani kompensasi tidak seharusnya mengizinkan bentuk remunerasi lain tanpa keterbukaan kepada publik.
Maduro juga menyatakan presiden FIFA layak memperoleh bayaran besar. Namun, ia menekankan bahwa setiap bentuk pembayaran tetap harus dilakukan secara transparan.
Perbedaan pandangan ini menempatkan persoalan tersebut pada isu tata kelola dan keterbukaan informasi. Tudingan mengenai pelanggaran masih perlu dibedakan dari kesimpulan resmi, sementara FIFA tetap menyangkal adanya pelanggaran terhadap statutanya.
FWC2026 dibentuk FIFA untuk menjalankan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Dokumen pajak badan tersebut menjadi dasar terungkapnya pembayaran tambahan kepada Infantino di luar kompensasi regulernya dari FIFA.
