Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa itu ditetapkan pada Jumat (6/11/2026) oleh Komisi Fatwa MUI. Pertimbangan utamanya mencakup dampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaan zat berbahaya.
Dalam ketetapannya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai mengandung sejumlah risiko. Penilaian tersebut tidak hanya menyoroti dampak bagi pengguna, tetapi juga kerusakan lingkungan yang disebut dalam fatwa.
Komisi Fatwa MUI juga memasukkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai dasar penetapan hukum tersebut. Pertimbangan ini berkaitan dengan kemungkinan rokok elektrik dipakai sebagai sarana peredaran dan konsumsi zat adiktif.
Fatwa itu menyebut, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” Pernyataan tersebut menjadi dasar utama penetapan hukum terhadap penggunaan rokok elektrik.
Istilah sadd al dzariah tercantum dalam penggalan fatwa sebagai pendekatan pencegahan. MUI mengaitkannya dengan kebutuhan menutup peluang penggunaan perangkat vape untuk tujuan penyalahgunaan zat terlarang.
Sebelum fatwa diterbitkan, Kapolri Suyudi Ario Seto telah meminta dukungan ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh di Indonesia. Permintaan itu disampaikan dengan alasan adanya kekhawatiran terhadap peredaran narkotika dalam bentuk cair.
Menurut Suyudi, vape atau rokok elektrik kini dapat menjadi jalur baru peredaran narkotika berbentuk cair. Modus tersebut dinilai berbahaya karena produk yang mengandung narkotika sulit dibedakan dari vape biasa.
Kesulitan membedakan itu disebut dapat muncul dari bentuk dan aroma produk. Cairan vape memiliki beragam aroma, termasuk aroma buah-buahan, sehingga kemasannya dinilai dapat menyamarkan kandungan yang sebenarnya.
Suyudi menjelaskan bahwa modus peredaran narkotika mengalami perubahan dari bentuk padat ke bentuk cair. Dalam perkembangan tersebut, rokok elektrik disebut dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika.
Penggunaan kemasan yang terselubung menjadi salah satu perhatian dalam penilaian terhadap modus tersebut. Bentuk cairan dan variasi aroma membuat narkotika yang disalahgunakan melalui vape tidak mudah dikenali secara kasatmata.
Fatwa MUI menempatkan aspek kesehatan sebagai salah satu alasan pengharaman vape. Di saat yang sama, ketetapan itu juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik.
Pertimbangan mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya memperluas fokus fatwa dari penggunaan produk itu sendiri. MUI turut menekankan langkah pencegahan agar vape tidak digunakan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi zat-zat tersebut.
Ketetapan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara khusus membahas hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Fatwa tersebut menegaskan tiga dasar pertimbangan, yakni bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika serta zat adiktif.
Permintaan kajian dari Kapolri sebelumnya menunjukkan perhatian terhadap perubahan pola peredaran narkotika. Peralihan ke bentuk cair dan pemanfaatan perangkat rokok elektrik menjadi unsur yang disebut dalam pembahasan mengenai risiko vape.
Dengan terbitnya fatwa tersebut, MUI memberikan ketetapan hukum atas penggunaan vape berdasarkan alasan yang tercantum dalam dokumen fatwa. Penetapan itu juga mencakup kekhawatiran bahwa cairan rokok elektrik dapat disalahgunakan untuk menyamarkan peredaran narkotika.
