Sistem kepegawaian pemerintah yang kini berkaitan dengan seleksi CPNS memiliki jejak panjang sejak masa kolonial Hindia Belanda. Salah satu fondasi birokrasi tersebut dibentuk pada era Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808-1811.
Daendels melakukan pembenahan ketika pemerintahan baru terbentuk setelah runtuhnya VOC. Langkah itu diarahkan untuk menciptakan administrasi yang lebih tertata dibandingkan sistem pada era VOC yang dinilai rentan terhadap penyelewengan dan korupsi.
Reorganisasi Pemerintahan di Jawa
Pembenahan birokrasi menjadi bagian dari reorganisasi besar yang dilakukan Daendels di Jawa. Ia berupaya mengganti pola pemerintahan lama dengan struktur yang lebih terpusat serta memiliki tingkatan kewenangan yang jelas.
Dalam buku Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811 yang terbit pada 2005, sejarawan Djoko Marihandono menjelaskan Daendels berusaha mengatasi kekacauan birokrasi. Gagasan pembaruannya dipengaruhi semangat Revolusi Prancis dan model pemerintahan Napoleon Bonaparte.
Struktur baru itu menempatkan pejabat berdasarkan jabatan dan hierarki. Setiap posisi memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang lebih terdefinisi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pengaturan tersebut juga mengubah jalur penyampaian instruksi pemerintah. Arahan dari pusat tidak lagi harus diberikan langsung kepada pegawai pada tingkat paling bawah.
Gubernur Jenderal dapat menyampaikan perintah kepada pejabat di tingkat atas. Pejabat tersebut kemudian meneruskannya kepada bawahan melalui susunan yang telah ditetapkan.
Jabatan, Pangkat, dan Seragam
Sejarawan Ong Hok Ham, melalui Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi pada 1983, mencatat perubahan kedudukan birokrasi di Hindia Belanda, khususnya Jawa. Pejabat ditempatkan menurut hierarki dan kepangkatan dalam sistem pemerintahan tersebut.
Para pegawai juga menerima seragam dan tanda pangkat yang menunjukkan fungsi serta kedudukannya. Penanda itu memperjelas posisi masing-masing pejabat dalam rantai birokrasi yang dibangun secara berlapis.
Sentralisasi ini membuat pemerintah memiliki jalur komando yang lebih teratur. Posisi, fungsi, dan tanggung jawab pejabat menjadi lebih mudah dibedakan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Gaji dan Sumpah Jabatan
Pemberian gaji menjadi unsur penting dalam pembenahan yang dijalankan Daendels. Negara memberikan penghasilan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pejabat tidak perlu mencari keuntungan tambahan melalui jabatan yang dipegangnya. Pegawai juga memiliki peluang memperoleh kenaikan penghasilan apabila memberi kontribusi sesuai tugasnya.
Saat menduduki jabatan, pegawai diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan kepada atasan. Aturan ini menegaskan hubungan formal antara pejabat, tugas yang dijalankan, dan struktur kekuasaan di atasnya.
Sistem yang dibangun pada masa Daendels tidak hanya menentukan siapa yang dapat menjadi pejabat. Sistem itu juga mengatur hubungan atasan dan bawahan, tata pelaksanaan tugas, serta bentuk imbalan negara kepada pegawainya.
Setelah Indonesia merdeka, unsur-unsur birokrasi tersebut diwariskan dengan berbagai penyesuaian dalam perjalanan pemerintahan. Seleksi CPNS pada masa kini berada dalam konteks sistem kepegawaian yang terus berkembang dari fondasi administrasi dan jenjang birokrasi tersebut.
