Proses perceraian Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan memasuki tahap akhir setelah Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan cerai talak. Putusan melalui e-Court itu dijatuhkan pada 6 November 2026.
Sebelum ikrar talak diucapkan, Zidan diwajibkan membayar nafkah sebesar Rp 120 juta kepada Raisya Bawazier. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari putusan perceraian yang masih menunggu tahapan berikutnya di pengadilan.
Nilai Rp 120 juta itu terdiri atas dua komponen nafkah. Masing-masing adalah nafkah iddah Rp 60 juta untuk tiga bulan dan nafkah mut’ah Rp 60 juta.
Kuasa hukum Raisya, Machi Ahmad, menyatakan seluruh nafkah itu harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan. Zidan juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp 304 ribu.
Dengan adanya kewajiban tersebut, pembayaran nafkah menjadi salah satu hal yang perlu dipenuhi pemohon sebelum perceraian resmi berlangsung. Ikrar talak merupakan agenda yang akan menentukan kelanjutan proses setelah putusan pengadilan.
Machi Ahmad menegaskan perkara ini tidak memuat pembahasan mengenai harta gana-gini. Menurutnya, pernikahan tersebut berlangsung singkat dan pasangan itu juga belum memiliki anak.
"Dari ini kan tidak ada gana-gini karena masih singkat dan belum ada anak juga. Jadi kita hanya menanggapi gugatan cerai talak dari pemohon," ujar Machi Ahmad di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
Putusan cerai talak tersebut masih berada dalam masa tenggang selama 14 hari. Pada periode itu, Zidan dapat menentukan untuk mengajukan banding atau menerima putusan pengadilan.
Apabila tidak ada banding, putusan akan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tiga hari setelah putusan inkrah, pengadilan akan memanggil kedua pihak untuk menghadiri sidang ikrar talak.
Raisya disebut akan hadir dalam agenda sidang tersebut. "Nanti Raisya akan hadir di sidang ikrar talak tersebut," kata Machi.
Kuasa hukum Raisya juga mengingatkan adanya batas waktu bagi Zidan untuk mengucapkan ikrar talak. Pemohon memiliki waktu enam bulan setelah sidang ditetapkan untuk menyelesaikan tahap tersebut.
Ketentuan itu juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan. Jika ikrar talak tidak diucapkan atau kewajiban nafkah tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, izin talak dapat gugur.
Machi merujuk ketentuan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam atau KHI terkait kemungkinan gugurnya izin pengucapan ikrar talak. Ketentuan itu berlaku apabila pemohon tidak menyelesaikan ikrar talak dalam batas waktu yang ditentukan.
"Apabila dari pemohon tidak menyelesaikan ikrar talak atau tidak membayar sejumlah nafkah kurang lebih selama enam bulan, maka izin pengucapan ikrar talak tersebut gugur," tegasnya.
Pihak Raisya menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila proses itu tidak segera dituntaskan. Langkah tersebut dapat ditempuh bila Zidan tidak mengajukan ikrar talak sesuai batas waktu yang berlaku.
"Tentunya Raisya yang akan langsung mengambil langkah menggugat cerai balik apabila tidak segera diajukan ikrar talak tersebut," tegas Machi. Dengan demikian, penyelesaian nafkah Rp 120 juta dan pelaksanaan ikrar talak menjadi tahapan penting sebelum perceraian tersebut resmi berakhir.
