Pembalut dan tampon merupakan kebutuhan penting selama menstruasi, tetapi masih dikenai pajak pertambahan nilai atau VAT di sejumlah negara. Tarif yang tinggi dapat menambah beban pengeluaran, terutama bagi perempuan dan remaja dari keluarga berpenghasilan rendah.
Data Global Period Tax Map dari WASH United mencatat beberapa negara masih menerapkan tarif pajak standar untuk produk tersebut. Hongaria berada di posisi teratas dalam daftar ini dengan tarif pajak pembalut sebesar 27%.
| No. | Negara | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 1 | Hongaria | 27% |
| 2 | Denmark | 25% |
| 3 | Yunani | 24% |
| 4 | Uruguay | 22% |
| 5 | Republik Ceko | 21% |
| 6 | Bulgaria | 20% |
| 7 | Chili | 19% |
Hongaria mengenakan PPN 27% untuk pembalut dan tampon yang dijual di pasar domestik. Tarif itu juga termasuk salah satu PPN standar tertinggi di Uni Eropa dan memicu kritik dari aktivis kesetaraan gender.
Denmark menempatkan produk sanitasi perempuan dalam tarif PPN standar 25% tanpa pengurangan khusus. Negara Skandinavia tersebut belum menggolongkan pembalut dan tampon sebagai barang kebutuhan pokok yang memperoleh reduksi pajak.
Yunani sebelumnya menerapkan PPN 24% bagi produk menstruasi, setara dengan tarif standar berbagai barang dan jasa. Pada 3 November 2026, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan rencana penurunan tarif menjadi 13% yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Pemerintah Yunani juga mempertimbangkan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah-sekolah. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan akses lebih terjangkau.
Uruguay menerapkan PPN 22% untuk pembalut dan tampon, sehingga menjadi salah satu negara dengan tarif tinggi di Amerika Latin. Dorongan untuk memangkas tarif menjadi 10% atau menghapus pajak sepenuhnya belum menghasilkan penghapusan PPN bagi masyarakat umum.
Namun, pemerintah Uruguay menjalankan program subsidi Canasta Higiénica Menstrual sebagai upaya mitigasi keterbatasan akses produk kebersihan menstruasi. Mengutip Teledoce, bantuan itu disalurkan melalui Tarjeta Uruguay Social atau Mides kepada perempuan dan remaja dari keluarga rentan miskin.
Republik Ceko mengenakan PPN 21% atas produk menstruasi sesuai ketentuan pajak standar nasional. Di Praha, seluruh institusi pendidikan umum pada 2026 diwajibkan menyediakan produk menstruasi gratis untuk siswi dan guru melalui anggaran sekolah.
Kebijakan di Praha tersebut diberlakukan untuk merespons persoalan period poverty. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika seseorang kesulitan memperoleh produk menstruasi akibat keterbatasan ekonomi.
Bulgaria menerapkan PPN 20% untuk pembalut dan tampon tanpa memasukkannya ke dalam kelompok barang bertarif khusus atau penerima insentif. Kebijakan itu berbeda dengan sejumlah negara Uni Eropa yang telah menurunkan atau menghapus pajak atas produk menstruasi.
Austria, misalnya, disebut telah membebaskan pajak produk menstruasi per 2026. Sementara itu, Bulgaria masih menggunakan tarif umum untuk kebutuhan kebersihan perempuan tersebut.
Chili melengkapi daftar ini dengan tarif PPN 19% untuk produk menstruasi. Tarif tersebut merupakan pajak standar yang berlaku untuk berbagai barang dan jasa di negara Amerika Selatan itu.
Organisasi non-pemerintah di Chili terus mengampanyekan penghapusan pajak atas barang kebutuhan pokok perempuan. Upaya itu berkaitan dengan akses kesehatan reproduksi yang masih menjadi perhatian bagi banyak keluarga.
Tingginya pajak pada produk menstruasi tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen, tetapi juga akses terhadap kebutuhan kesehatan dasar. Perdebatan mengenai tarif ini terus berkembang seiring tuntutan agar produk menstruasi diperlakukan lebih terjangkau dan setara.
