Pembelian pembalut dan produk sanitasi menstruasi di Indonesia dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Beban pajak efektif untuk barang nonmewah tersebut setara 11% dari harga jual.
Ketentuan ini kembali menjadi perbincangan di media sosial karena pembalut dipandang sebagai kebutuhan rutin selama menstruasi. Pembalut belum masuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Skema PPN untuk Pembalut
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan produk menstruasi termasuk barang kena pajak. Pengenaan pajaknya mengikuti aturan PPN yang berlaku secara umum, bukan pajak khusus yang dibuat karena produk itu digunakan saat menstruasi.
Menurut penjelasan DJP yang diberitakan detikFinance pada 29 Oktober 2026, tarif PPN secara hukum untuk barang nonmewah sebesar 12%. Namun, dasar pengenaan pajaknya memakai nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.
Melalui skema tersebut, beban PPN Pembalut yang dibayar konsumen menjadi setara 11%. Perhitungan ini berlaku dalam ketentuan PPN untuk barang nonmewah, termasuk pembalut yang tidak memperoleh pembebasan pajak.
Pembalut, tampon, menstrual cup, dan barang sejenis merupakan produk yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama masa menstruasi. Karena dibeli secara berkala, biaya produk ini dapat menjadi salah satu pengeluaran rutin bagi konsumen.
Pengertian Tampon Tax
Dalam pembahasan kebijakan publik, pajak atas produk menstruasi kerap disebut Tampon Tax atau period tax. Istilah tersebut merujuk pada PPN atau pajak penjualan yang dibebankan saat konsumen membeli produk menstruasi.
Tampon tax bukan nama jenis pajak tersendiri. Istilah itu banyak digunakan kelompok advokasi untuk menyoroti penerapan pajak umum pada produk menstruasi, terutama di negara yang tidak memberi tarif lebih rendah atau pembebasan pajak.
Perdebatan mengenai tampon tax muncul karena produk menstruasi dinilai sebagai kebutuhan esensial, bukan barang mewah. Isu ini juga perlu dibedakan dari pink tax, yaitu perbedaan harga produk atau layanan berdasarkan gender.
Kebijakan di Sejumlah Negara
Indonesia bukan satu-satunya negara yang membahas pajak atas produk menstruasi. Sejumlah negara telah memilih menghapus, membebaskan, atau menurunkan pajak untuk meningkatkan keterjangkauan produk tersebut.
Pemerintah Inggris menerapkan tarif PPN nol persen untuk produk sanitasi perempuan mulai 1 Januari 2021. Kebijakan itu dikaitkan dengan upaya meningkatkan akses produk menstruasi dan mengatasi period poverty.
Period poverty menggambarkan kondisi ketika seseorang kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak akibat keterbatasan ekonomi atau akses. Persoalan ini tidak hanya terkait biaya, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan kemampuan menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.
Australia membebaskan pajak atas sejumlah produk saniter menstruasi, sedangkan Kanada juga menerapkan pembebasan pajak untuk produk tersebut. Jerman menurunkan tarif PPN produk menstruasi dari 19% menjadi 7% pada 2020.
Kebijakan tiap negara dapat berbeda, baik dari jenis produk yang dicakup maupun bentuk fasilitas pajaknya. Selain pengurangan pajak, beberapa pemerintah menyediakan Produk Menstruasi gratis di sekolah atau fasilitas publik.
Pembebasan pajak dan program produk gratis memiliki pendekatan yang berbeda terhadap akses menstruasi. Pembebasan pajak mengurangi beban saat pembelian, sedangkan penyediaan gratis membantu masyarakat mendapatkan produk tanpa membayar sendiri.
